WWF Desak Pemerintah Usut Kematian 12 Ekor Gajah di Sumatera

Pekanbaru - Sepanjang tahun 2012, ada 12 ekor gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Riau dan Aceh mati secara tak wajar. Pemerintah pusat dan daerah diminta serius untuk mengusut kasus tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Program Kehutanan, Spesies dan Air Tawar WWF (World Wildlife Fund)-Indonesia, Anwar Purwoto, dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Senin (11/6/2012).

Menurutnya, untuk menyelamatkan satwa dilindungi itu, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi mengusut tuntas kematian gajah yang tak wajar itu. "Kami meminta berbagai pihak meningkatkan efektifitas, intensitas dan luasan cakupan patroli pencegahan konflik, baik yang dilakukan oleh tim khusus maupun yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat di habitat gajah," kata Anwar.

Dalam catatan WWF Indonesia, diketahui populasi gajah Sumatera menurun drastis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Lembaga Konservasi Dunia (IUCN) menaikkan status keterancaman gajah Sumatera dari 'genting' menjadi 'kritis', hanya selangkah dari status 'punah di alam'.

"Ini merupakah status terburuk dibandingkan subspesies gajah yang lain, baik di Asia maupun Afrika. Saat ini jumlah gajah Sumatera di alam diperkirakan tidak lebih dari 2.400 ekor - 2.800 ekor saja, turun 50 persen dari populasi sebelumnya yaitu 3.000 - 5.000 ekor pada tahun 2007. Hilangnya habitat akibat alih fungsi hutan merupakan penyebab utama penurunan populasi gajah," papar Anwar.

Di Riau, sepanjang Maret-Juni 2012 tercatat 7 kematian gajah di kawasan blok hutan Tesso Nilo. Kasus kematian yang terakhir terjadi di konsesi akasia PT. Riau Andalan Pulp and Paper pada 7 Juni 2012, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Seekor gajah jantan muda ditemukan mati dengan kondisi gading hilang.

"Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo harus ditangani dengan serius dan segera. Jika tidak konflik manusia-gajah akan terus terjadi di kawasan yang dicadangkan menjadi Pusat Konservasi Gajah tersebut," desaknya.

Sementara itu, Manajer Program WWF Indonesia, Suhandri menambahkan, Kementerian Pertanian dan dinas terkait di daerah harus peduli dan mengontrol secara ketat keberadaan industri kelapa sawit dan perizinannya serta implikasinya dengan kawasan konservasi dan keanekaraman hayati.

(cha/try)